Jangan Sampai Kambing Punya Susu, Tapi Sapi Yang Punya Nama

Hamzah menjelaskan, “Rencana pemberian kenaikan dana insentif untuk para Ketua RT, RW dan LPM adalah merupakan ide dari Komisi A DPRD Kota Depok sejak Tahun 2017 lalu dan pihak Komisi A DPRD Kota Depok selalu vocal jika membahas hal tersebut sejak dari tahun 2016, 2017, 2018, jadi Jangan sampai kambing yang punya susu, tapi Sapi yang punya nama.”

Dan Hamzah sangat tidak setuju rencana kebijakan tersebut dijadikan ajang politik menjelang Pilakda Kota Depok, “Wong belum diusulkan juga kan ? baru mau direncanakan masuk dalam RKPD Tahun 2021, sementara tahun 2020 di bulan September ada ajang Pilkada Kota Depok, ini kan kental nuansa politis sekali dan jelas ada indikasi memanfaatkan momen betul.

Kalo memang hal itu masuk dalam RPJMD, seharusnya saat pak Idris dilantik, hal itu yang harus dicanangkan pertama, knapa baru sekarang ? sementara Komisi A DPRD Kota Depok sejak tahun 2016 sudah teriak-teriak didalam rencana peraturan daerah lembaga kemitraan kelurahan dan naskah akademis perda-perda RKK, dan itu sudah disampaikan,” ujarnya.

“Bukan hanya itu, bahkan setiap RT/RW harus ada pembangunan yang merata, bukan hanya maunya Musrembang. Setiap RT/RW dapat pagu sendiri, tapi tetap harus dikelola oleh pihak Kelurahan.

Karena banyak pihak RT/RW yang mengadu kepada Komisi A bahwa mereka tidak mendapat pembangunan karena tidak dekat dengan Lurah atau LPM, sehingga di wilayah RT/RW nya tidak ada pembangunan.

Maka Komisi A didalam Perda tersebut menguncinya dengan  setiap RT/RW dikasih pagu baik untuk infrastruktur, SDMnya, Karang Tarunanya dan tentang bidang perekonomian dan bidang kesehatannya yang diajukan dalam bentuk program. Ini jelas Perda yang idenya dari Komisi A, jadi kalo saat ini pak Idris menyampaikan rencana untuk menaikkan insentif Ketua RT/RW perbulan, itu hal yang basi, karena jelas-jelas itu ide dari Komisi A, dan saya punya rekamannya dalam rapat-rapat Badan Anggaran dan rapat-rapat Komisi A,” tambahnya. (Erna Multiningsih)