Gugus Tugas PP Covid-19 Kota Depok Masih Mengusulkan Kembali JPS Provinsi Jabar Untuk Non DTKS

 

Multinewsmagazine.com (20/4/2020) Terkait Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang kemaren (19/4/2020) diinformasikan oleh pihak Gugus Tugas PP Covid-19 Kota Depok, bahwa sumber bantuan JPS berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dan Pemerintah Kota Depok, dengan uraian sebagai berikut :
a. Sudah disalurkan dari APBD Kota Depok sebesar Rp.250.000,- untuk 30.000 Kepala
Keluarga dari data Non DTKS.
b. Sudah disalurkan dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.500.000,- (dalam bentuk uang
tunai Rp.150.000,- dan dalam bentuk natura/barang senilai Rp.350.000), untuk lebih kurang
1000 KK/KPM, dari target quota yang diberikan Provinsi Jawa Barat sebanyak 10.423
KK/KPM.

Pihak Gugus Tugas PP Covid-19 Kota Depok masih mengusulkan kembali JPS Provinsi Jawa Barat untuk Non DTKS, karena
jumlah yang diusulkan dengan yang diakomodir masih sangat jauh jumlahnya.

Untuk JPS dari Pemerintah Pusat, saat ini masih dilakukan validasi data antara Dinas Sosial
dengan Kementerian Sosial RI, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerimaan JPS.

“Terkait penyaluran JPS, dimohon pengertiannya kepada semua pihak bahwa dalam kondisi
darurat seperti ini semua serba cepat, sehingga masih banyak ditemukan kekurangan dalam
banyak hal, baik terkait sasaran maupun mekanisme penyaluran. Maka dari itu kami akan
terus menyempurnakan data dan mekanisme penyaluran, agar hal-hal yang tidak kita
harapkan tidak terjadi lagi.
Mari bersatu melawan COVID-19, dengan melaksanakan PSBB dan protokol yang sudah dikeluarkan,” ujar Idris dalam rilis yang dikeluarkan per hari ini Senin, 20 April 2020.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok dengan ini menyampaikan pula informasi
perkembangan COVID-19 per hari Senin tanggal 20 April 2020 sebagai berikut :
Data Kasus Konfirmasi : 192, Sembuh : 13, Meninggal : 16, OTG : 862, ODP: 2542, dan PDP : 892. Untuk PDP yang meninggal saat ini berjumlah 43 orang. Status PDP tersebut merupakan pasien yang belum bisa dinyatakan negatif, karena harus menunggu hasil PCR, yang datanya hanya dikeluarkan oleh pihak PHEOC (Public Health Emergency Operating Center) Kemenkes RI. (Erna Multiningsih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *