Pj Sekda Depok Buka FGD Rencana Aksi Keselamatan Daerah

Pj Sekda Depok Buka FGD Rencana Aksi Keselamatan Daerah

 

Multinewsmagazine.com – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Rencana Aksi Keselamatan Daerah (RAKD) yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok di Hotel Santika, Rabu (11/09/24) pagi.

Dalam FGD tersebut, Nina menekankan pentingnya kolaborasi untuk menciptakan transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Depok serta menjadi langkah awal dalam penyusunan RAKD Kota Depok.

“Alhamdulillah, hari ini Dishub melaksanakan kegiatan FGD dalam rangka menyusun RAKD Kota Depok. Dengan adanya kegiatan ini, kita bisa berdiskusi mengenai berbagai persoalan, termasuk kemacetan dan keselamatan lalu lintas yang tidak bisa dihindari di kota besar seperti Depok,” ungkapnya Nina.

“Semua kota besar pasti mengalami kemacetan, tetapi kita perlu memastikan kehadiran petugas dari kepolisian dan Dinas Perhubungan di lapangan, serta upaya-upaya Pemerintah Kota dalam mengatasinya,” lanjut Nina.

Melalui rencana aksi ini, Nina berharap dapat dilakukan rekayasa lalu lintas dengan memanfaatkan kemampuan dan kewenangan seluruh pemangku kepentingan yang hadir.

“Kita tidak dapat dibandingkan dengan DKI Jakarta karena keterbatasan anggaran, tetapi kita terus berupaya menjadi kota penyangga yang kuat. Meskipun tidak selalu dapat melakukan pelebaran jalan, kita tetap fokus pada perbaikan agar jalan tetap layak dilalui. Dengan upaya ini, ditambah kehadiran petugas, kita berharap kemacetan dapat diurai,” jelasnya.

Nina berharap rencana aksi ini dapat memberikan pelayanan terbaik untuk keamanan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas di Kota Depok.

“Harapan kami, akan ada masukan dari narasumber Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Bappenas yang memberikan arahan terkait transportasi di Kota Depok,” ungkap.

“Kita perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dishub, DPUPR, Satpol PP, dan Bappeda, untuk menyusun perencanaan yang terintegrasi. Kota Depok sebagai kota penyangga harus bekerja selaras dengan DKI Jakarta dan pemerintah pusat,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *