Multinewsmagazine.com – Rapat Paripurna DPRD Kota Depok yang digelar pada Senin (7/7/2025) kemaren dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kota Depok tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2024, mendapat banyak atensi dari berbagai pihak terkait adanya penolakan terkait dihapusnya beberapa program yang sudah berjalan belasan tahun.
Di tengah terjadinya polemik terkait dihapusnya program kematian yang dinilai banyak pihak sangat meresahkan bagi warga Depok, Siswanto Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kota Depok memberikan pendapatnya.
“Adanya program Santunan Kematian itu merupakan bagian dari program menekan angka kemiskinan yang ada di Kota Depok, dan dengan turunnya angka kemiskinan di Kota Depok sejak tahun 2020, 2021, dan 2022 yang cukup menggembirakan ini, jadi wajar lah kalau program-program yang sifatnya menekan angka kemiskinan itu dihapus,” ujar Siswanto kepada awak media multinewsmagazine.com, Selasa (8/7/2025).
Aleg yang berasal dari dapil Saboci ini juga menambahkan,”Terkait dengan pembatalan pembangunan rumah ibadah atau pembangunan masjid Agung di jalan raya Margonda, itu sebetulnya hal biasa ya karena memang ada beberapa program terhapus karena di masa transisi kepemimpinan Walikota Depok yang baru, bukan hanya pembangunan masjid Agung saja yang dibatalkan, beberapa program yang sudah berjalan belasan tahun pun dihapus, karena sudah tidak relevan dengan RPJMD yang saat ini isinya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Depok yang tidak memprioritaskan untuk santunan kematian yang saat ini related dengan turunnya angka kematian.”
Mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Siswanto membacakan Pandangan Umum Fraksi PKB yang intinya mengapresiasi terkait tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok dan terjadinya surplus 500 milyar.
“Nah ini merupakan bukti bahwa Pemerintah Kota Depok di tahun 2024 kemaren berjalan efektif orkestrasinya dan cukup bagus di dalam penggunaan anggarannya. Hanya perlu diingat, bahwa Pemerintahan Kota Depok di tahun 2024 kemaren itu Sekdanya adalah bapak Supian Suri yang sekarang menjadi Walikota Depok,” ungkapnya.
Di sisi lain, Siswanto juga mengatakan Fraksi PKB menyayangkan masih tingginya angka silpa dari APBD tahun 2024 yang nilainya 224 juta
“Kita harus dilihat lagi realisasi APBD 2024 kemaren, siapa penyebab terjadinya silpa sebesar 224 milyar, yang kita keta ketahui bersama, di Disdik Kota Depok dari alokasi anggaran 1 trilyun, yang terpakai 900 sekian milyar, jadi apa silpa itu berasal dari berbagai OPD ya ? yang jelas adanya silpa 224 milyar ini harus menjadi evaluasi bersama,” katanya.
