Multinewsmagazine.com – KNPI adalah singkatan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang merupakan sebuah organisasi kepemudaan di Indonesia yang bertujuan untuk menghimpun dan memberdayakan pemuda serta menjadi wadah komunikasi dan penyalur aspirasi mereka.
Menjelang digelarnya ajang bergengsi Musda KNPI Kota Depok ke X, banyak pihak mulai mempertanyakan kinerja Steering Committee (SC) Musda KNPi Kota Depok yang membuat hasil keputusan dinilai melanggar aturan organisasi.
Sony Dwi Prasetya Ketua AMPI Kota Depok sangat menyayangkan hasil keputusan SC Musda KNPI terkait keputusan Bacalon Ketua DPD KNPI Kota Depok.
“Musda belum mulai kenapa sudah ada keputusan ? Sangat aneh, patut dipertanyakan ada apa dibalik semua keputusan SC ini,” ucapnya kepada awak media multinewsmagazine.com, Sabtu (16/8/2025).
Sonny menegaskan bahwa keputusan SC MUSDA KNPI KOTA DEPOK 2025 sudah menyalahgunakan wewenang sebagai Steering Committe (SC) dan melanggar AD/ART.
“Seharusnya tugas SC hanya menerima pendaftaran Calon Ketua KNPI Kota Depok, setelah itu dibawa ke Musyawarah Daerah KNPI Kota Depok untuk dimusyawarahkan dan diputuskan Sah atau tidaknya Bakal Calon Ketua KNPI Kota Depok oleh peserta MUSDA dalam hal ini OKP-OKP yang bernaung di KNPI KOTA DEPOK yang akan diselenggarakan pada Selasa,19 Agustus 2025 kedepan. Jadi Keputusan Panitia SC MUSDA KNPI KOTA DEPOK 2025 Cacat Hukum,” Ungkapnya.
Sony juga menyesalkan keputusan SC Musda KNPI Kota Depok yang menekankan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan.
“Saya sangat menyesalkan keputusan SC Musda KNPI Kota Depok yang menekankan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Jelas ini melanggar prinsip karena dalam AD/ART itu tidak ada. Saya yakin keputusan SC ini akan berpotensi menimbulkan sengketa internal dari tahap verifikasi dan penetapan akhir, saya meminta DPD Jabar segera mengambil alih Panitia Musda KNPI Kota Depok agar pelaksanaan Musda dapat berjalan fair dan sesuai aturan AD/ART,” pungkas Sony Dwi Prasetya