Selaku Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Haji Bambang Sutopo yang akrab disapa HBS mengatakan bahwa Kota Depok adalah kota yang terus berkembang. Pertumbuhan penduduk, kebutuhan layanan publik, dan tuntutan kualitas hidup semakin meningkat.
“Namun, bersama kemajuan itu, kita juga dihadapkan pada tantangan nyata, di antaranya, infrastruktur yang belum sepenuhnya merata dan tuntas, Drainase yg belum terintegrasi, Banjir, longsor, Sampah, kemacetan dan konektivitas antar wilayah, persoalan pendidikan, keterbatasan ruang belajar, mutu layanan, dan kesenjangan akses, serta pelayanan publik yang sering diuji oleh ekspektasi masyarakat,” katanya.
HBS juga menegaskan bahwa membangun kota tidak cukup dengan rencana dan anggaran, tetapi membutuhkan kesungguhan dalam melayani dan berorientasi pada kemaslahatan secara merata.
“Dalam pembangunan infrastruktur, membutuhkan perencanaan yang matang, cermat, akurat dan detail, mengutamakan keselamatan dan manfaat jangka panjang, tidak tergesa-gesa demi pencitraan, tetapi fokus pada kebutuhan rakyat,” tegas HBS.
Lebih lanjut Politisi Senior PKS yang sudah malang melintang di dunia politik ini juga menjelaskan, “Dalam rapat kerja komisi C dengan Mitra Kerja DLHK Kamis yang lalu disampaikan oleh Ibu Reni selalu Sekdis DLHK bahwa realisasi anggaran/capaian Fisik telah terlaksana 80-90 % optimis selesai terserap 100%, tapi diprediksi ada SILPA Tahun 2025 dan anggaran yang tidak terserap sekitar 60 Milyar yang di Disrumkim untuk pembebasan lahan TPA Cipayung, hal ini dikarenakan belum adanya FS/DED dan masih perlu adanya appraisal pembebasan lahan lebih lanjut, yang saat itu direncanakan sebagai PSN (Proyek Strategis Nasional) tertunda, dan saat ini keberadaan TPA Cipayung ditutup oleh Kementrian LH.”
“Dan untuk anggaran Dinas Damkar telah terserap hampir 100%, dan juga telah memiliki asset baru berupa 2 kendaraan baru untuk penanganan Kebakaran, dan kendaraan lama telah diperbaiki, demikian juga anggaran di Dishub telah terserap 80-90 %, dan dan juga telah memiliki kendaraan baru penunjang kegiatan Dinas perhubungan,” tambah HBS.
“Semoga dalam perencanaan anggaran kedepan lebih baik lagi, lebih cermat, dan lebih detail, sehingga tidak muncul Anggaran SILPA yang cukup besar, dalam hal pelayanan publik memang perlu selalu melayani dengan cermat dan mendengar keluhan warga sebagai amanah, bukan gangguan, dan menjadikan jabatan sebagai ladang ibadah dan pahala kebaikan,” harap HBS.