Multinewsmagazine.com – JAKARTA (25/01/26) – Banjir kembali melanda ibu kota Jakarta dalam beberapa hari terakhir setelah curah hujan ekstrem yang turun sejak 22 Januari 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, hingga hari ini masih terdapat 90 RT dan sembilan ruas jalan yang terendam banjir.
Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi disertai luapan sejumlah sungai, seperti kali ciliwung, kali angke, dan kali pesanggrahan. Untuk wilayah Jakarta Barat, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan bahwa situasi banjir diperparah oleh kiriman air dari Tangerang.
Melihat situasi tersebut, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jamilah Abdul Gani, menilai bahwa banjir yang kembali terjadi menunjukkan perlunya penanganan yang lebih tepat efektif dan berorientasi terhadap perlindungan warga.
“Curah hujan ekstrem memang menjadi faktor utama, tapi banjir yang terus berulang tidak bisa dianggap sebagai kejadian rutin apalagi hanya menyalahkan warga tidak tertib lingkungan terkait sampah. Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian banjir dan pengelolaan lingkungan di Jakarta masih perlu diperkuat terukur” ujar Jamilah.
Anggota Dewan yang berasal dari Dapil 10 Jakarta Barat asal fraksi Gerindra ini menegaskan, meskipun Gubernur menyebut banjir di Jakarta Barat dipengaruhi oleh banjir kiriman, Pemerintah Provinsi DKI harus tetap memastikan kesiapan infrastruktur di wilayah hilir.
“Kalau kita tahu Jakarta Barat adalah daerah hilir dan pintu masuk banjir kiriman, harusnya kapasitas sungai, saluran penghubung, serta pompa air di wilayah ini benar-benar dalam kondisi siaga optimal. Antisipasi harus lebih kuat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jamilah menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas daerah antara Pemprov DKI dengan Pemprov Banten serta Pemerintah Daerah di wilayah hulu. Menurutnya, persoalan banjir di Jakarta, khususnya Jakarta Barat, tidak dapat diselesaikan secara parsial karena aliran sungai dan sistem air yang melintasi batas wilayah administratif.
“Banjir tidak boleh terus menjadi siklus tahunan yang diterima sebagai nasib warga Jakarta. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan efektif dan cepat terukur agar keselamatan serta perlindungan warga benar-benar menjadi prioritas” tutup Jamilah.