Pertanyaan itu mencuat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Depok, Siswanto yang dihelat di Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, “Ya, ada yang menanyakan tentang UHC,” ungkap Siswanto.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku tharus menjelaskan kepada masyarakat terkait alasan UHC di Kota Depok dihapuskan. “Penjelasan saya normatif saja. UHC dihapus karena dampak dari efesiensi anggaran,” tutur Siswanto.
Tak ayal, tema UHC menjadi pembahasan yang menarik dalam reses. Itu setelah Siswanto balik bertanya, apakah UHC berdampak positif buat masyarakat? “Mengingat yang menikmati UHC bukan hanya masyarakat tidak mampu saja. Masyarakat yang mampu pun kadang turut memanfaatkan program UHC,” aku Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok ini.
Afirmasi layanan kesehatan gratis di Kota Depok, lanjut Siswanto, sebenarnya tidak dihilangkan 100 persen. Pemkot masih memberikan bantuan pengobatan gratis terhadap masyarakat.
“Saya sampaikan, bapak ibu tidak perlu khawatir jika tidak mendapatkan pengobatan gratis. Namun pelayanan pengobatan gratis saat ini diperuntukan kalangan masyarakat tertentu,” katanya.
Ya, Pemkot Depok tetap memberikan bantuan pelayanan pengobatan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu. Yaitu, yang sudah dikelompokkan dalam desil 1 sampai 5.
“Jika masuk desil 1-5 dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional), bapak ibu tidak perlu khawatir tidak bisa berobat gratis,” ujar Siswanto.
Pemkot Depok sudah mengambil keputusan menghapus UHC. Menurut Siswanto yang harus dipikirkan adalah akurasi data penerima manfaat (desil 1-5). Jangan sampai ada masyarakat yang benar-benar miskin namun tidak masuk dalam desil 1-5.
Hal penting berikutnya, lanjut Siswanto, pelayanan kesehatan di Kota Depok harus efektif dengan sarana dan prasarana yang mumpuni. Sehingga tidak ada lagi cerita, ada pasien terlantar di rumah sakit.
“Itu juga saya tanyakan. Bapak ibu pilih yang mana, berobat gratis tetapi berjam-jam menunggu di IGD? Dengan berbayar tapi langsung dapat kamar dan diobati?. Mayoritas menjawab yang kedua,” katanya.
“Ada juga sih yang menjawab, pilih gratis tapi pelayanannya cepat,” sambungnya.
Karena itu, Siswanto akan mendorong Pemkot Depok meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Selain itu, melengkapi sarana prasarana di sejumlah Puskesmas dan RSUD. “Ya ini konsekuensinya. Jika masyarakat dituntut membayar, maka pelayanannya harus ditingkatkan,” pungkasnya.