Meski Belum Memiliki Pokir, Legislator Fanny Fatwati Putri Tetap Hadirkan Program Manfaat untuk Warga
Multinewsmagazine.com – Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) DPRD adalah dokumen usulan rencana pembangunan yang merupakan aspirasi masyarakat yang dijaring oleh anggota DPRD melalui kegiatan reses dan rapat dengar pendapat.
Namun sebagai Dewan baru, Legislator Fanny Fatwati Putri saat ini belum memiliki Pokir, pada tahun 2026 ini baru memiliki Pokir.
Untuk Legislator Fanny Fatwati Putri, meski belum memiliki Pokir, dirinya tetap hadirkan beberapa program manfaat untuk warga di wilayah Cilodong – Tapos.
“Meski belum memiliki Pokok Pikiran (Pokir), saya tetap berupaya menghadirkan beberapa program bermanfaat yang langsung menyentuh kebutuhan dasar warga masyarakat. Program tersebut antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta layanan ambulans untuk membantu kebutuhan darurat warga. Program-program ini saya dorong melalui koordinasi dan pendampingan agar masyarakat tetap bisa mengakses hak-haknya,” ujar Fanny Fatwati Putri kepada awak media multinewsmagazine.com, Rabu (11/2/2026).
Tujuan politisi Partai Golkar ini membuat program-program tersebut walau belum mendapatkan Pokir adalah bentuk kehadiran dirinya sebagai Wakil Rakyat.
“Tujuan utama saya adalah memastikan kehadiran saya selaku Wakil Rakyat benar-benar dirasakan oleh warga masyarakat, tanpa harus menunggu kewenangan anggaran Pokir. Bagi saya, menjadi Anggota Dewan bukan hanya soal anggaran, tetapi juga tentang komitmen, kepedulian, dan keberpihakan kepada warga. Selama masih ada ruang untuk membantu dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu yang akan saya lakukan,” ungkap Fanny.
Fanny menerangkan, “Program Indonesia Pintar (PIP) telah saya luncurkan sejak tahun 2020 sampai sekarang, begitu juga dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih berjalan sampai sekarang. Dan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) saya luncurkan pada tahun 2025 lalu.”
“Saya berharap program-program ini dapat meringankan beban masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Lebih dari itu, saya ingin masyarakat merasa didampingi dan tidak berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan. Ke depan, saya berharap program-program ini dapat berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak warga,” harap Fanny.
Legislator yang saat ini duduk di Komisi D ini mengakui bahwa memang ada beberapa permasalahan krusial yang dihadapi warga di wilayah Cilodong – Tapos.
“Permasalahan yang paling banyak disampaikan warga antara lain masih terbatasnya akses bantuan pendidikan, kondisi rumah tidak layak huni, pelayanan kesehatan darurat, serta persoalan ekonomi keluarga. Selain itu, sebagian warga juga masih membutuhkan pendampingan agar lebih memahami mekanisme program bantuan pemerintah,” jelas Fanny.
“Untuk itu saya menghimbau Pemerintah Kota Depok agar terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, untuk memastikan kebijakan dan program benar-benar tepat sasaran. Penting juga untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat, agar setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” pungkas Legislator Fanny Fatwati Putri.