Terkait ketidakhadiran Pimpinan tinggi Kota Depok dan beberapa pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok, Ridwan Ewako selaku Ketua Panitia mengatakan bahwa memang tidak ada aturan yang mewajibkan semua unsur wajib menghadiri undangan PWI.
“Namun, pers itu komponen penting pembangunan, termasuk di daerah. Para pejabat sering mengatakan hal itu dalam pidatonya, namun kenyataannya, jangankan datang, karangan bunga ucapan HPN dari kepala daerah Kota Depok pun tidak ada. Betapa tidak dihargainya pers disini,” ungkap Ridwan Ewako dengan penuh rasa prihatin.
Ridwan menegaskan bahwa pers merupakan unsur penting dalam menjaga demokrasi agar tetap sehat, dikarenakan pers membawa pesan dan aspirasi masyarakat kepada pemangku kebijakan.
HPN itu ditetapkan berdasar Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1985. Dalam konsiderannya disebutkan bahwa pemerintah menilai pers nasional berperan penting dalam pembangunan nasional.
“Panitia HPN 2026 PWI Kota Depok dalam hal ini sangat kecewa atas ketidakhadiran Walikota, Pimpinan DPRD, hingga Kadis Komimfo, khususnya Walikota sebagai selaku pimpinan tertinggi eksekutif. Pasalnya, sejak dilantik menunjukkan sikap tidak bersahabat dengan PWI, organisasi profesi kewartawanan tertua yang turut berjuang mempertahankan kemerdekaan RI,” ungkap Ridwan Ewako.
Lebih lanjut Ridwan Ewako juga menerangkan, Selama ini banyak anggota PWI Depok mengeluhkan permintaan wawancaranya tidak direspon Walikota.
“Patut diduga kekompakan Walikota dan jajarannya tidak menghadiri acara HPN 2026 dan HUT ke-80 PWI Kota Depok karena dimobilisasi. Jika ini benar, tentu menjadi preseden buruk bagi terciptanya iklim kondusif bagi kemajuan Kota Depok,” ucap Ridwan.
“Seharusnya kegiatan HPN menjadi momentum yang baik. Kepala daerah dan jajaran berpartisipasi aktif. Hanya di Kota Depok yang nota bene-nya Kota Pendidikan, tempat orang-orang terdidik, justru mengabaikan peran vital PWI,” tutup Ridwan Ewako.