Hadir Ketua DPRD Kota Depok Bapak Ade Supriyatna, ST, MAP, para utusan Fraksi PKS Haji Bambang Sutopo (HBS), Ubaidillah, Imam Musanto, Hengky, Gerry dari Fraksi Partai Gerindra, Dindin Fraksi Partai Golkar, Deni Kartika Fraksi APSN, Endah Winarti Fraksi Partai Demokrat, Yuni Indriati Fraksi PDIP, Siswanto Fraksi PKB, dan lain-lain, Ketua Baznas Kota Depok Dr. Haji Ahmad Yani, SE, MM beserta jajaran pengurus lainnya.
DPRD Kota Depok mendorong untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dengan berbagai Ormas Lembaga Filantropi Pengelola Zakat dan mendorong tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis data agar distribusi zakat tepat sasaran dan berdampak langsung bagi mustahik.
“Kita ingin zakat ASN dan warga Kota Depok menjadi kekuatan peradaban, mengurangi ketimpangan, memperkuat UMKM, mendukung pendidikan, dan menghadirkan jaring pengaman sosial yang kokoh bagi warga Depok, dan membantu dalam pelayanan kesehatan warga yg saat ini terasa dampaknya akibat diberlakukannya ketentuan DTSEEN khususnya masyarakat rentan.” Ucap Haji Bambang Sutopo alias HBS.
DPRD Depok juga mendorong segera dibentuknya Perda Pengelolaan Zakat, di Jawa Barat saat ini hanya tersisa empat daerah yang belum memiliki Perda Pengelolaan Zakat termasuk Depok.
“Perda ini menjadi kebutuhan mendesak agar pengumpulan zakat memiliki kepastian hukum dan tata kelola yang profesional. Perda akan menjadi dasar bagi Perwal yang akan ditetapkan oleh Wali Kota untuk mengatur teknis pelaksanaannya di lapangan,” ujar HBS.,
Politisi Senior PKS inj juga mengatakan, ”“Depok tidak boleh tertinggal. Potensi zakat ASN dan warga Kota Depok sangat besar dan dapat menjadi instrumen strategis mempercepat pengentasan kemiskinan serta memperkuat jaring pengaman sosial masyarakat.”
“InsyaAllah para Pimpinan Fraksi di DPRD Kota Depok akan mendorong dan memastikan regulasi segera disusun dan tetap menjunjung prinsip syariah, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak ASN sebagai muzakki,” tutup HBS.