Layanan publik cenderung lambat, namun menjadi cepat direspon setelah viral di media massa dan media sosial. Ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap pejabat publik dan menjadi tekanan sosial agar aduan warga masyarakat segera direspon jangan tunggu viral dulu.
Sungguh memprihatinkan, info dan teguran seorang Legislator terkait peristiwa ambruknya turap TPU Kalimulya 1, awalnya hanya dijawab diplomatis yang berkesan ‘‘Lip Service” (Lip Service adalah istilah ungkapkan secara lisan (verbal), namun tidak disertai dengan tindakan). Namun setelah peristiwa ambruknya turap TPU Kalimulya 1 viral di media massa dan medsos Kota Depok, baru Pejabat yang bersangkutan merespon dengan baik, walau sempat melakukan ‘ping pong’ kepada pejabat lainnya.
Terkait hal ini Legislator Haji Bambang Sutopo (HBS) yang merupakan Politisi Senior PKS mengatakan bahwa peristiwa ambruknya turap di TPU Kalimulya 1 bukan sekadar insiden infrastruktur biasa, lebih dari itu, kejadian ini membuka kembali luka lama dalam tata kelola pelayanan publik.
“Turap yang longsor akibat hujan ekstrem itu, sebagaimana diberitakan berbagai media, kini tengah dalam proses penanganan oleh penyedia jasa konstruksi yang menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab atas perbaikan. Namun, yang menjadi sorotan publik bukan hanya faktor teknis, melainkan respons awal dari aparatur pemerintah,” ucap HBS kepada awak media multinewsmagazine.com, Jumat (10/4/2026).
Banyak pihak menyoroti fenomena No Viral No Respon perilaku pejabat publik Pemkot Depok ini menunjukkan kelemahan sumber daya manusia pejabat publik tersebut.
HBS menegaskan bahwa kejadian ambruknya turap di TPU Kalimulya 1. ini harus menjadi momentum evaluasi serius bagi Pemerintah Kota Depok.
“Beberapa poin penting yang disampaikan: Pejabat publik harus bekerja profesional dan responsif tanpa menunggu viral. Setiap aduan masyarakat harus diperlakukan sebagai ‘early warning system’ bukan gangguan. Pengawasan terhadap proyek infrastruktur harus diperkuat sejak awal, bukan setelah terjadi kerusakan,” tegas HBS.
Di sisi lain, Fenomena No Viral No Respon ini menunjukkan pergeseran paradigma, di mana media massa dan media sosial menjadi alat intervensi dalam pelayanan publik.