Oleh: Dr. Selamat Ginting
Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)
Multinewsmagazine.com – Pendahuluan, Eksistensi peradilan militer kembali menjadi sorotan publik, terutama sejak mencuatnya kritik pasca peristiwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Kasus tersebut memicu perdebatan luas mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi aparat militer, sekaligus mendorong sebagian kalangan untuk mempertanyakan relevansi peradilan militer dalam sistem hukum Indonesia.
Wacana penolakan terhadap peradilan militer pun kembali muncul, dengan dalih kesetaraan di hadapan hukum dan penguatan supremasi sipil.
Namun, perdebatan ini kerap mengabaikan realitas mendasar: sistem hukum Indonesia hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan struktural.
Karakteristik Militer
Inkonsistensi penegakan hukum, disparitas putusan, proses peradilan yang berlarut, hingga lemahnya efek jera terhadap pelanggaran hukum menjadi fenomena yang tidak dapat dipungkiri.
Dalam kondisi yang masih karut-marut tersebut, menyeragamkan seluruh mekanisme peradilan tanpa mempertimbangkan karakteristik institusi justru berisiko memperlemah efektivitas penegakan hukum.
Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi yang meniadakan kekhususan, melainkan demokrasi konstitusional yang mengakui diferensiasi sepanjang memiliki dasar rasional dan fungsional. Dalam kerangka ini, peradilan militer hadir sebagai bagian dari solusi, bukan masalah.
Secara konstitusional, keberadaan peradilan militer memiliki landasan yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) secara eksplisit menempatkan peradilan militer sebagai bagian dari sistem kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung.
Ketentuan ini menegaskan bahwa peradilan militer adalah institusi yang sah dalam sistem hukum nasional. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memberikan kerangka hukum yang mengatur kewenangan dan tata cara penyelenggaraannya.
Dari perspektif fungsional, militer adalah institusi yang memiliki karakteristik khusus: disiplin tinggi, hierarki komando yang ketat, serta tuntutan kesiapan dalam kondisi ekstrem, termasuk perang.
Dalam konteks tersebut, pelanggaran hukum oleh prajurit tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap efektivitas operasi dan bahkan kedaulatan negara.
Bukan Keseragaman
Dalam situasi sistem hukum nasional yang belum sepenuhnya ideal, peradilan militer justru memainkan peran strategis sebagai penjaga disiplin dan kepastian hukum di lingkungan prajurit.
Peradilan militer memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat diproses secara cepat, tegas, dan selaras dengan kebutuhan pembinaan militer.
Dengan demikian, peradilan militer tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga fungsi pembinaan kekuatan pertahanan negara.
Jika seluruh prajurit dipaksakan tunduk sepenuhnya pada peradilan umum dalam kondisi sistem hukum yang masih menghadapi berbagai tantangan, maka terdapat risiko terjadinya ketidaksesuaian antara proses hukum dan kebutuhan operasional militer.
Proses yang lambat, ketidakpastian putusan, serta kurangnya pemahaman terhadap konteks militer dapat berdampak pada melemahnya disiplin prajurit dan terganggunya sistem komando. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berimplikasi pada menurunnya kesiapan pertahanan negara.
Kritik yang mengaitkan peradilan militer dengan ketidakadilan juga perlu dilihat secara objektif. Kesetaraan di hadapan hukum tidak selalu berarti keseragaman sistem peradilan.
Memperkuat Demokrasi
Banyak negara demokrasi modern tetap mempertahankan peradilan militer sebagai bagian dari sistem hukum mereka. Amerika Serikat memiliki Uniform Code of Military Justice (UCMJ), sementara Inggris dan Prancis juga mengakui mekanisme serupa.
Fakta ini menunjukkan bahwa diferensiasi peradilan merupakan praktik yang sah dalam demokrasi, selama tetap berada dalam koridor akuntabilitas.
Lebih jauh, keberadaan peradilan militer justru memperkuat demokrasi. Demokrasi tidak hanya menuntut kebebasan, tetapi juga stabilitas. Stabilitas tersebut sangat bergantung pada profesionalisme militer sebagai alat pertahanan negara. Dengan adanya peradilan militer, setiap pelanggaran oleh prajurit dapat ditangani secara sistematis, sehingga menjaga militer tetap disiplin, profesional, dan tunduk pada hukum.
Tentu saja, peradilan militer tidak boleh berhenti berbenah. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik harus terus ditingkatkan.
Dalam konteks tertentu, terutama untuk tindak pidana umum yang tidak berkaitan langsung dengan tugas militer, sinergi dengan peradilan umum dapat menjadi langkah konstruktif. Namun, pendekatan ini harus bersifat melengkapi, bukan menggantikan.
Kemudahan yang perlu dihindari adalah pendekatan simplistik yang menjadikan penghapusan peradilan militer sebagai solusi tunggal.
Dalam realitas sistem hukum Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan, langkah tersebut justru berpotensi melemahkan penegakan hukum di lingkungan militer dan mengganggu stabilitas nasional.
Penutup
Eksistensi peradilan militer harus dilihat dalam perspektif kepentingan nasional. Oleh karena itu peradilan militer bukan sekadar institusi hukum, tetapi juga instrumen strategis untuk menjaga disiplin prajurit, efektivitas pertahanan, dan stabilitas negara.
Dalam kerangka ini, peradilan militer bukan bertentangan dengan demokrasi, melainkan justru menjadi salah satu pilar yang menjaganya.
Demokrasi Indonesia membutuhkan keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban, antara supremasi sipil dan efektivitas militer. Dalam keseimbangan tersebut, peradilan militer memiliki peran yang tidak tergantikan.
Indonesia hanya dapat menjadi negara demokrasi yang kuat apabila seluruh institusinya berjalan secara selaras dan efektif.
Maka, peradilan militer harus tetap dipertahankan, diperkuat, dan disempurnakan—sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional dalam menjaga kedaulatan dan keberlangsungan demokrasi Indonesia.