[ad_1]
MultiNewsMagazine.com – Pemilu merupakan sarana untuk bisa mendapatkan pemimpin yang amanah, jujur dan bertanggung jawab. Karena itu dalam proses pemilihannya jangan sampai diwarnai ucapan dan perilaku yang saling membenci satu dengan yang lain.
Memang selalu saja ada sedikit gesekan-gesekan yang menyebar di media sosial, tentu hal itu akan merusak persaudaraan sesama warga negara.
Konflik dan gesekan itu ditimbulkan karena perbedaan pilihan dari cara pandang melihat sosok yang akan dipilih, namun demikian, jika masing-masing pihak tidak menahan diri dan tidak pula mau mengalah serta cenderung mau menang sendiri, maka proses berlanjut ketahap polarisasi, sehingga perkembangan selanjutnya jika tidak ada lagi obyektivitasnya, hal itu berlanjut memasuki tahap segregasi (saling menjauh sampai pemutusan hubungan komunikasi). Lalu jika segregasi tidak bisa ditangani secara baik, konflik pada akhirnya akan memasuki tahap destruktif.
Kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi sesungguhnya terus meningkat. Ini terlihat dari partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 yang mengalami kenaikan pesat dibanding Pemilu 2014. Kedewasaan berdemokrasi masyarakat pun sangat terlihat dari kesiapan masyarakat untuk menerima hasil pemilu yang berbasis pada hasil perhitungan KPU.
Sehingga walaupun pilihannya kalah, mereka tetap dapat menerima hasil perhitungan dan keputusan KPU tersebut, walau masih tersisa sebanyak 3,2 persen saja yang menolaknya.
Secara umum budaya teknologi menyediakan peluang besar untuk meningkatkan kedewasaan berpolitik yang cerdas, efektif, sekaligus murah pun terus berkembang, khususnya berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi.
Akses media sosial yang mudah dan murah ini, sekaligus menyediakan ruang yang luas bagi siapapun untuk melakukan upaya sosialisasi guna memperkenalkan diri pada publik. Tanpa harus monoton pada upaya-upaya yang bersifat konvensional.
Politik uang yang masih marak dilakukan oleh calon kepala daerah sejak dulu, tentu masih tetap membangkitkan militansi para pemilih, biaya besar digelontorkan akan mendatangkan gairah keikutsertaan masyarakat khususnya pembagian serangan fajar, sumbangan ke kantong-kantong pemilih, serta perihal keberadaan saksi pada hari perhitungan suara, dana kampanye lain yang meliputi atribut kampanye, pembentukan tim pemenangan, serta penggunaan media elektronik dan cetak sudah pasti mempengaruhi masyarakat pula.
Ditambah lagi ongkos konsultasi dan survey melalui berbagai lembaga konsultan dan lembaga survey tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit tentunya.
Hal ini terus menjadi catatan buruk bagi proses kedewasaan berdemokrasi yang masih menghiasi masyarakat saat ini. Sesungguhnya kita berharap proses demokrasi bersifat prosedural dan substansial saja, agar demokrasi itu merdeka dari berbagai praktik jual-beli kepentingan pragmatis.
Sehingga politik uang (money politic) yang secara tegas terlarang tentu mempersulit untuk menemukan kepala daerah yang tidak korupsi guna pengembalian modal yang dikeluarkannya sebagai biaya politik yang mahal, serta tidak pula melakukan balas budi bagi kepesertaan para tim kampanyenya.
Sebab tercapainya pola kepemimpinan yang ideal adalah merupakan seleksi untuk siapa yang akan memiliki profesionalitas dan kapabilitas yang akan duduk sebagai pembantu dikepemerintahan yang akan dipimpinnya.
Kehidupan demokrasi yang sehat dan berkualitas tentu menjadi dambaan bangsa Indonesia, hal itu hanya terwujud jika kita dewasa dalam berpolitik, serta memiliki rasionalitas untuk membedakan mana politik yang bersih dan mana yang kotor.
Oleh: Andi Salim
[ad_2]
Source link