[ad_1]
MultiNewsMagazine.com – Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif atau kewenangan dari Presiden Joko Widodo.
Pasalnya, reshuffle harus mempertimbangkan urgensi dan kebermanfaatan, serta perombakan kabinet harus mempunyai cita-cita revolusi kemerdekaan Indonesia.
“Reshuffle juga bisa dilakukan kapan saja tergantung situasi dan urgensinya. Tidak harus memilih hari Rabu Wage. Presiden Joko Widodo selama menjadi presiden sudah melakukan beberapa kali reshuffle,” ujar Karyono, Selasa (28/09/2021).
“Tetapi yang lebih penting lagi adalah tentang paradigma kekuasaan. Hemat saya, visi kekuasaan semestinya menjadi landasan untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 sebagai visi besar menuju Indonesia yang dicita-citakan,” ungkapnya.
Dikabarkan sebelumnya, wacana reshuffle kabinet menguat, dikarenakan masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan secara kelembagaan gabung ke koalisi pemerintah. Selain itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dikabarkan akan pensiun pada November Mendatang.
Gabungnya PAN masuk ke dalam koalisi pemerintahan sekaligus momentum pergantian panglima TNI, Karyono menduga bakal ada reshuffle kabinet ditubuh pemerintahan Jokowi di periode ke dua ini.
“Apakah momentumnya bersamaan dengan pergantian panglima TNI atau tidak. Waktu pelaksanaan reshuffle dan penunjukan orang-orang yang dipercaya untuk mengemban tugas sebagai menteri berada dalam kewenangan presiden yang memiliki hak prerogratif sebagaimana amanah konstitusi,” tuturnya.
Kendati demikian, Karyono tambahkan urgensi reshuffle kabinet bukan hanya sekedar transaksi politik belaka, melainkan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas menteri.
“Yaitu kekuasaan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita proklamasi, bukan sekadar transaksi,” pungkasnya.
[ad_2]
Source link
