Multinewsmagazine.com – Universitas Indonesia (UI) menjadi tuan rumah pelaksanaan Sidang Majelis Senat Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (MSA PTN-BH), pada 18-20 September 2025. Kegiatan bertema “Peran PTN-BH dalam Optimalisasi Ekosistem Pendidikan, Riset, dan Inovasi menuju Ketahanan Nasional” ini diikuti oleh 176 senat dari 24 PTN-BH untuk membahas isu, permasalahan, dan kebijakan strategis terkait seluruh sistem yang berlangsung di PTN-BH.
Dalam keynote speech yang disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D, disebutkan bahwa perguruan tinggi berperan penting dalam menciptakan inovasi berbasis riset. “Perguruan tinggi kelas dunia tidak hanya strong di research, tetapi juga strong di hilirisasi hasil riset. Tetapi, saya percaya hilirisasi hasil riset baru berhasil kalau risetnya strong,” ujarnya.
Menurutnya, riset yang kuat akan mendorong lahirnya industri besar. Industri besar dapat menjadi motor ekonomi yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga bonus demografi yang dimiliki Indonesia berpotensi meningkatkan pendapatan per kapita. Untuk itu, pendidikan, riset, dan inovasi perlu diselaraskan dengan industri strategis yang akan dikembangkan.
“Negara maju adalah yang pendapatan per kapitanya USD 15.000/tahun per kapita atau sekitar Rp18 juta/bulan/orang. Saat ini, Indonesia termasuk upper middle income dengan pendapatan per kapita USD 5.400. Technology Index untuk high income adalah 8,4, sementara upper middle income 0,4. Artinya, kita harus meningkatkan penguasaan terhadap sains dan teknologi sampai 12 kali lipat dari posisi sekarang. Ini adalah tugas kampus,” kata Menteri BrianUntuk itu, pemerintah saat ini tengah berupaya mengembangkan industri strategis dengan menggalakan riset dan inovasi di delapan bidang prioritas, yakni pangan, energi, kesehatan, pertahanan, hilirisasi dan industrialisasi, digitalisasi (AI dan semikonduktor), material dan manufaktur maju, serta maritim.
Terkait hal ini, Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU, mengamini peran universitas dalam pengembangan industri di Indonesia. Menurutnya, universitas berperan menghasilkan lulusan yang mampu menggerakkan perekonomian negara. “Pada hakikatnya, universitas kita memproduksi lulusan. Ketika kita tahu produk kita adalah manpower, maka kita harus melihat apa yang diperlukan oleh dunia di luar universitas kita,” kata Prof. Heri.
Dengan mengenali kebutuhan di lapangan, universitas dapat menyusun kurikulum pembelajaran yang sesuai agar lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang dibutuhkan di industri dan masyarakat. Dosen sebagai pengajar juga harus terus belajar agar ilmu yang dibagi tetap relevan dengan kebutuhan zaman.
Peran penting universitas ini juga disadari betul oleh Ketua Senat Akademik UI, Prof. Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG, Subsp. FER, MPH, FRANZCOG (Hons), FICRM. Ia menyebut bahwa perguruan tinggi merupakan inkubator ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi tuas pendukung knowledge based economy di setiap negara di dunia. Namun, PTN-BH memiliki keterbatasan, di antaranya fleksibilitas yang terbatas, keuangan yang terbatas, dan maturnitas potensi lembaga yang sangat bervariasi, terutama dari skill entrepreneurial. Ini menunjukkan bahwa 25 tahun PTN-BH seperti quo vadis.
Untuk itu, dalam Sidang MSA PTN-BH, diadakan tiga diskusi panel dengan topik yang berbeda, yakni “Investasi Negara dan Transformasi dalam Pendidikan Tinggi, Riset, dan Inovasi”, “Best Practices Pengelolaan PTN-BH dalam Pendidikan, Riset, dan Inovasi”, serta “Benchmarking: Learning from Aboard and Industry”.
Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya Deputi Bidang Kepedudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, S.T., MSIE, Ph.D; Rektor Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., sp.OG(K), Ph.D; Kepala Divisi Pengembangan Translasi Produk Life Sciences PT Biofarma, Dr. Neni Nurainy, Apt.; Chief Data Officer NUS, Dr. Chan Taizan; serta Associate Vice-Chancellor (Corporate Strategy), Prof. Dr. Yahaya Ahmad.
Poin hasil diskusi selanjutkan akan disusun dalam bentuk naskah akademik tentang model PTN-BH kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Kementerian Keuangan; dan Kementerian PPN/Bapennas. Poin tersebut mencakup kewajiban pemerintah dalam pembiayaan PTN-BH terkait investasi pendidikan, SDM, dan RIN; evaluasi terhadap kelembagaan dan moratorium PTN-BH; advokasi kajian model PTN-BH; serta kolaborasi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi dalam menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat.
