Multinewsmagazine.com – Kebijakan efisiensi anggaran di Indonesia tahun 2025, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, bertujuan menghemat belanja negara dengan memangkas anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), total sekitar Rp306,69 triliun. Dana yang dihemat ini diarahkan untuk mendanai program prioritas, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini mencakup pemotongan anggaran perjalanan dinas (sebesar 50%), rapat, dan kegiatan lainnya.
Di tengah masa kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia saat ini, jelas sangat berdampak sekali terhadap dunia jurnalistik Kota Depok.
Wartawan yang merupakan bagian dari rakyat, jelas sangat berharap para Wakil Rakyat sering berkunjung dan memperhatikan nasib rakyat.
Dan kunjungan silaturahmi Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Farabi El Fouz bersama para Anggota Dewan Kota Depok ke kantor PWI Kota Depok pada Kamis siang (30/10/2025) memang dirasa sangat tepat.
Salah satu wartawan Anggota PWI Depok mengutarakan harapannya kepada Farabi El Fouz selaku Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan para Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Partai Golkar agar lebih memperhatikan nasib dan kesejahteraan para wartawan Kota Depok yang sangat terdampak dari adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Sesuai slogan “Suara Rakyat, Suara Golkar”, Partai Golkar bertekad menjadi perwujudan dan penyambung kehendak rakyat. Slogan ini mencerminkan prinsip bahwa Golkar memperjuangkan dan menghargai suara rakyat, dan itu menjadi dasar kunjungan silaturahmi kami ke kantor PWI Kota Depok hari ini,” ujar Farabi El Fouz kepada para awak media yang tergabung dalam organisasi PWI Kota Depok.
Farabi menambahkan, “Tentunya berdasarkan slogan Suara Rakyat Suara Golkar, jurnalis merupakan bagian dari rakyat, bahkan PWI merupakan sebuah lembaga pers mitra Pemerintah yang tentunya patut kita dengarkan dan catat segala keluhan dan masukannya. Sesuai dengan posisi saya di komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi bidang Kesejahteraan Rakyat, maka apa yang saat ini menjadi keluhan rakyat, maka ini menjadi sangu atau bekal yang akan saya sampaikan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat nanti.“
Farabi juga menjelaskan bahwa fungsi legislatif adalah sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pemerintah.
Farabi El Fouz juga mengatakan berdasarkan Suara Rakyat, Suara Golkar, maka Partai Golkar juga akan terus mengkritisi kebijakan Pemerintahan Kota Depok yang dianggap tidak sesuai koridor dan merugikan rakyat.
“Sebenarnya ini merupakan tugas dan fungsi semua Anggota DPRD, bukan hanya Dewan dari Partai Golkar saja. Kami dari Partai Golkar Kota Depok sudah melihat rakyat mulai berani mengkritisi kinerja Pemkot Depok lewat sosmed. Dan saya sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat akan melakukan fungsi pengawasan yang ketat kepada Pemkot Depok, apa yang tidak sesuai koridor dan merugikan rakyat akan kami kritisi habis-habisan, karena kami tidak merasa ada beban apa pun, beban kami hanya ingin rakyat tidak dirugikan,” pungkasnya.
