Multinewsmagazine.com – Pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan, Januari merupakan puncak musim hujan, dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Peringatan ini disampaikan Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdani dalam wawancara virtual, menyusul meningkatnya banjir, genangan, dan gangguan aktivitas warga di kawasan perkotaan. BMKG mencatat, wilayah Jabodetabek masih berpotensi diguyur hujan dengan intensitas tinggi setidaknya hingga 14–16 Januari, seiring aktifnya sejumlah dinamika atmosfer.
Menyikapi terjadinya cuaca ekstrim yang akan membuat musibah banjir dan indikasi terjadinya tanah longsor di beberapa wilayah Kota Depok, selaku Anggota Komisi C DPRD Kota Depok yang membidangi urusan pembangunan dan infrastruktur serta hal-hal terkait fasilitas umum dan lingkungan hidup, Haji Bambang Sutopo alias HBS memberikan tanggapannya.
“Cuaca ekstrem yang memicu banjir dan potensi longsor di beberapa wilayah Kota Depok menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas infrastruktur pengendalian air dan lemahnya pengendalian tata ruang, khususnya di kawasan padat dan wilayah berkontur seperti Sawangan, Bojongsari, serta daerah urban padat seperti Pancoran Mas dan Beji,” ucap HBS kepada awak media multinewsmagazine.com, Rabu (14/1/2026).
Lanjut HBS, “Sebagai Anggota Komisi C DPRD Kota Depok, kami mendorong Pemerintah Kota untuk segera melakukan pemetaan wilayah rawan banjir dan longsor berbasis data hidrologi dan topografi, normalisasi serta rehabilitasi sistem drainase, penguatan tebing sungai, dan optimalisasi kolam retensi. Selain itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap izin pembangunan agar setiap proyek memiliki sistem pengelolaan air hujan yang memadai.”
Politisi senior PKS ini juga memastikan Komisi C DPRD Kota Depok akan melakukan perencanaan dan penganggaran terkait mitigasi bencana.
“Komisi C akan memastikan perencanaan dan penganggaran infrastruktur ke depan lebih berorientasi pada mitigasi bencana dan keberlanjutan lingkungan,” ujar HBS.
“Sebagai anggota DPRD Kota Depok di Komisi C yang membidangi pembangunan dan tata ruang, saya memandang bahwa kejadian banjir dan longsor ini semakin menegaskan urgensi untuk segera mengajukan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Ruang Kota Depok. Banyak titik rawan banjir dan longsor hari ini tidak lepas dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali, berkurangnya daerah resapan air, serta pembangunan yang tidak sepenuhnya selaras dengan daya dukung lingkungan. Jika tata ruang tidak diperbaiki secara komprehensif, maka risiko bencana hidrometeorologi akan terus berulang, bahkan semakin parah,” tambah HBS.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Depok yang belum lama ini menerima BKD Award Kategori Kinerja Terbaik inj menegaskan bahwa Raperda Tata Ruang harus menjadi instrumen utama.
“Karena itu, Raperda Tata Ruang harus menjadi instrumen utama untuk: Menegaskan kembali perlindungan kawasan resapan air dan ruang terbuka hijau, Mengendalikan pembangunan di wilayah rawan banjir dan longsor, Menata ulang kawasan padat dan sempadan sungai secara lebih tegas namun humanis, Serta memastikan pembangunan ke depan berbasis mitigasi bencana dan keberlanjutan lingkungan,” tegas HBS.
“DPRD, khususnya Komisi C, mendorong agar Pemerintah Kota Depok segera mengajukan Raperda Tata Ruang agar dapat dibahas bersama secara terbuka, partisipatif, dan berbasis data ilmiah. Tata ruang bukan hanya soal peta dan zonasi, tetapi menyangkut keselamatan warga, kualitas hidup, dan masa depan Kota Depok.
Kedepan, kita ingin pembangunan Kota Depok tidak lagi reaktif terhadap bencana, tetapi preventif, terencana, dan berpihak pada keselamatan masyarakat. Ini adalah tanggung jawab bersama antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat,” pungkas HBS.
