Multinewsmagazine.com (21/11/2020) – Mantan Ketua DPRD Kota Depok periode 2009-2014, Rintis Yanto menyatakan dirinya mendukung penuh Paslon Idris-Imam dalam ajang Pilkada Kota Depok 2020 ini. Dan saat ini Rintis Yanto tercatat sebagai Koordinator Jaringan Relawan Idris-Imam (JARI) wilayah Cilodong.
“Pilihan politik saya kepada paslon 2, Idris-Imam tentu berdasarkan rekam jejak mereka berdua. Visi dan misi serta 10 program unggulan mereka yang saya anggap lebih rasional dan bisa direalisasikan dalam kondisi Depok yang pastinya sudah terimbas resesi ekonomi ditengah-tengah Covid-19 yang belum bisa diprediksi kapan akan berakhir,” ujar Rintis Yanto.
Lebih lanjut Rintis Yanto menambahkan, Setidaknya ada 3 hal issu strategis yang akan dihadapi Depok lima tahun kedepan, 1. Pelambatan ekonomi, 2. Persoalan infrastruktur, 3. Kesehatan. “Resesi ekonomi” saat ini akan berpengaruh terhadap struktur anggaran Pemerintah Kota Depok yang bersumber dari 3 hal, 1. DAU, Dana Bagi Hasil pajak Pemerintah pusat dan Propinsi, DAK (lebih dari separuh APBD bersumber dari ini), 2. PAD (sumber andalan dari pajak-pajak daerah ex PBB; pajak hotel n restoran, dan lain-lain, 3. Lain pendapatan yang sah seperti penyewaan asset daerah, dan lain-lain. Oleh karena resesi bisa saya pastikan pertumbuhan APBD Kota Depok Tahun 2021 akan stagnand atau malah minus, artinya DAU akan dipangkas; PAD akan menurun krn sumbernya dari pajak-pajak yang terimbas langsung dari hantaman Covid-19 ex sektor pajak Hotel akan dipastikan okupansinya turun drastis, hingga pajaknya pun akan turun. Maka postur APBD Tahun 2021-2022 dipastikan hanya fokus di tiga hal pemulihan ekonomi, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.
“Nah 10 program Idris-Imam kepada tiga hal tersebut, memberdayakan UMKM dan star up baru satu contoh strategis dalam rangka memulihkan ekonomi warga Depok yang alami dampak resesi, karena mendorong sektor inilah yang akan cepat mengembalikan perekonomian Depok kembali pulih. Genjot sektor ekonomi tentu tak akan cepat berhasil tanpa diimbangi dengan membangun sektor penunjangnya, salah satunya percepatan membangun infrastruktur penunjang bangkitnya perekonomian. Nah contoh program 02 program wifi gratis sampe ditingkat kelurahan bahkan RW justru penunjang utama bangkitnya perekonomian warga. Karena ketergantungan sektor ekonomi terhadap teknologi ‘media daring” sangat besar. Disamping efek dominonya ke bidang lain seperti sektor pendidikan,” jelas Rintis Yanto.
Rintis juga membahas Issu yang tak kalah strategis 5 tahun kedepan tentu sektor kesehatan, paslon 2 menjawab itu dengan tetap fokus bangun infrastruktur kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas serta perbaikan pelayanan contoh kongkritnya program kartu depok sehat.
“Mari bandingkan 10 program Paslon 01, kalo disimak jeli, program paslon 01 mirip sekali dengan program Paslon 02. Sepertinya ingin melebihi program Paslon 02, akan tetapi justru menurut saya off side, atau malah tak realistis dan tak berdasar analisa situasi “resesi” yang telah menghantam Depok Saya ambil 3 contoh program 01, mereka punya program sektor ekonomi membangun 10 ribu UMKM, sektor infrastruktur bagi-bagi anggaran ke 500 juta RW, sektor kesehatan berobat gratis pake KTP. Sepintas 3 program ini terlihat luar biasa bagus, akan tetapi ini tak berpijak dari kondisi struktur dan postur anggaran Pemkot Depok. Kita cek ya, Postur APBD Tahun 2021 saya perkiran tak lebih dari 3 Trilyun (menurun, akibat dari yang saya contohkan diatas). Lebih separuhnya APBD Kota depok itu habis untuk membayar gaji sekitar 6700 an ASN dan belanja rutin lainnya. Nah berapa kira-kira belanja modal untuk back up anggaran 10 program paslon 01 atau 02,
Jawabnya tak lebih di kisaran 1,2 T sampai 1,5 T. Ingat..ingat…saat 01 atau 02 itu menang, maka 10 program unggulan keduanya harus semuanya masuk di perda RPJMD 5 tahunan dan dirinci di Perda APBD tahunan,” urai Rintis.
Pria yang telah 23 tahun berdomisli di Kota Depok ini pun secara gamblang mengupas habis program Paslon 01, Pradi-Afifah.
“Kita lihat 3 program Paslon 01 saja, berapa cover Anggaran yang dibutuhkan, 1. Pemerataan anggaran 500 jt/rw X 924 Rw dibutuhkan anggaran 462 M, 2. Berobat gratis pake KTP. Berobat gratis di faskes kelas 3 pake KTP awalnya saya sedikit kesulitan menganalisa ini program kira-kira bentuknya seperti apa ? Tapi dari beberapa penjelasan singkat paslon 01 saat kampanye di warga dan diunggah di media daring, bisa saya ambil dua kesimpulan. Pertama Paaslon 01 sepertinya akan meniru program ini seperti di daerah-daerah lain, seperti Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan beberapa daerah lain di Sumatera. Bentuknya melalui perda dan juknis diPerwa. Dengan cara menginstruksikan seluruh faskes di Depok (puskesmas dan RSUD) dan mungkin faskes-faskes swasta lewat KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) untuk memfasilitasi, menerima dan merawat seluruh pemegang KTP Depok (data BPS jmlh penduduk Depok 2,4 juta jiwa) apabila mengalami gangguan kesehatan. Artinya pemkot Depok akan mensaving anggaran untuk fasilitasi warga yang berobat. Data jumlah dan biaya orang sakit di Depok dalam 1 tahun tidak ada yang bisa memprediksi kongkrit berapa nilainya. Analisa saya, sepertinya ada 2 model yang disiapkan, 1. Bentuk dan modelnya seperti JKN dengan asuransi BPJS-nya yang sudah dicover oleh pemkot dan propinsi serta pusat, sejumlah 127 ribu jiwaX42.000 (bpjs kelas 3)x12 bulan = +64 Milyar. Tapi kalau setengah saja penduduk yang dicover misalnya, 1,2 juta jiwa berarti *1,2 juta x 42 ribu x 12 bulan = +600 Milyar, 2. Saving anggaran prediktif misal 100 – 200 milyar, nanti per 3 bulan Faskes tagih ke Pemkot, sesuai jumlah biaya pengobatan warga yg berobat di faskes kelas 3 (ini rawan penyelewengan). Kesimpulannya, apapun modelnya program berobat gratis pake KTP bertentangan dengan program JKN dengan BPJS-nya Pemerintah Pusat yang sudah dituangkan lewat perundang-undangan, sementara partai pengusung paslon 01 semuanya partai pemerintah, apa mungkin merek melawan arus pemerintah pusat ? Kalaupun dipaksakan, misal paslon 01 saving anggaran 200 milyar, mari kita hitung ketersediaan anggarannya, 3. Membangun 10 ribu UMKM baru. Program ini luar biasa bagus, tapi coba disimak, Siapapun yang terpilih di 9 Desember nanti, mereka akan jalankan program di tahun 2022, artinya efektif hanya 4 tahun. Kalau membangun UMKM 10 ribu, berarti pertahun kira-kira 2.500 UMKM, prediksi kebutuhan anggaran untuk itu minimal 5 sd 7 juta/orang x 2500 = 7,5 M sampai dengan 18,5 M itu baru anggaran pelatihan-pelatihan belum akses pasar dan permodalan. Jadi, dari 3 program ini saja, kesimpulan saya, APBD Depok 2022 akan jebol, belum lagi 7 program yang lain, this’nt not real, ini program langit, yang tidak membumi,” terang Rintis Yanto menutup pembicaraan panjang ini.
