Multinewsmagazine.com – Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menggelar diskusi terkait diplomasi ketahanan dan isu politik luar negeri, yang diinisiasi bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.
Mengawali diskusi tersebut, para akademisi yang hadir menonton Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri yang disampaikan oleh Menlu Sugiono. Dengan dibuka oleh Dekan FISIP UI Prof. Evi Fitriani, Ph.D., diskusi tersebut membahas pentingnya pernyataan pers tahunan itu sebagai salah satu media diplomasi publik dalam membuka ruang bagi publik, terutama di tengah ketidakpastian global yang semakin menantang.
Dalam pernyataan pers tersebut, Sugiono menyinggung rentannya kondisi global akhir-akhir ini yang menciptakan batas tipis antara stabilitas dan konflik. Hal itu berujung pada fenomena global yang mengganggu sektor sosial-ekonomi esensial, mulai dari disrupsi rantai pasok global, perang/embargo perdagangan, hingga melemahnya mekanisme multilateralisme.
Guna menghadapi hal tersebut, Sugiono menegaskan bahwa Indonesia perlu membangun ketahanan nasional yang berbasis pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), ketahanan energi, dan ketahanan pangan.
Terakhir, dalam pernyataannya, Sugiono juga menyebut Indonesia akan terus mengedepankan pendekatan berbasis dialog dengan semua pihak dan keterlibatan aktif dalam forum strategis internasional. Saat ini, Indonesia menjadi ketua untuk beberapa forum internasional, seperti D-8 dan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB).
Usai nonton bareng pernyataan pers tahunan itu, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu oleh Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Jayabaya Laila Indriyanti Fitria M.Si.
Para penanggap menyinggung mengenai peran Indonesia di berbagai forum internasional sebagai salah satu upaya baik untuk mendorong ketahanan nasional. Namun demikian, hal itu tentu masih belum bisa dianggap maksimal.
Terkait diplomasi publik, Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Ani Nigeriawati juga menyatakan bahwa Kemenlu RI akan terus menginisiasi kolaborasi lintas sektor yang dapat meningkatkan akses untuk publik.
Sementara itu, dari sisi akademis, Dosen Ilmu HI UI Asra Virgianita, Ph.D. menilai keterlibatan aktif Indonesia masih sebatas menjadi “jembatan” kerja sama. Namun, Indonesia belum bisa berjalan di atas jembatan tersebut. Asra memberi contoh peran Indonesia dalam kerja sama selatan-selatan, di mana Indonesia berhasil menjadi inisiator. Dalam kerangka kerja sama itu, Indonesia belum dapat mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang ada di dalamnya.
Selain itu, secara garis besar, Asra juga melihat bahwa dari sekian banyak keterlibatan tersebut, Kemenlu masih belum bisa mengkomunikasikan target konkret Indonesia, seperti isu lingkungan di tengah pembangunan infrastruktur yang terus meminggirkan kelompok rentan.
Kemudian, Dr. Indra Kusumawardhana dari Universitas Pertamina menekankan signifikansi sektor energi hijau dan energi berkelanjutan, di mana Indonesia perlu mengembalikan orientasi pengembangan sektor energi hijau, dengan mempertimbangkan konteks geopolitik dan kembali kepada kearifan lokal.
Sementara itu, Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kemenlu Syahda Guruh Langkah Samudera menyebut keterlibatan Indonesia dalam forum internasional menjadi upaya untuk transfer pengetahuan dengan negara-negara lain yang memiliki keunggulan di sektor spesifik. Kemenlu juga terus mengevaluasi keterlibatan Indonesia dalam forum-forum internasional supaya memastikan tujuan Indonesia dapat tercapai.
Menutup rangkaian acara tersebut, dalam diskusi itu ditegaskan pentingnya refleksi kritis terhadap arah dan tujuan keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar diplomasi Indonesia tidak berhenti pada partisipasi secara simbolis, tetapi juga mampu menghasilkan agenda inklusif dan berpihak pada kepentingan publik.
Melalui ruang dialog itu, diharapkan diplomasi publik Indonesia dapat terus diperkuat sebagai sarana untuk merespons ketidakpastian global sekaligus memastikan bahwa kebijakan luar negeri benar-benar bekerja untuk dan bersama masyarakat. Acara itu juga dihadiri Ketua Umum AIHII Agus Haryanto, S.I.P., M.Si. yang juga merupakan akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman.
