Oleh: Dr. H. Bambang Sutopo, SEI, MM (Anggota Komisi C DPRD Kota Depok/FPKS)
Multinewsmagazine.com – Kepemimpinan Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra Rahmansyah mengklaim tingkat kepuasan masyarakat hingga 80% perlu disikapi secara proporsional dan berbasis metodologi yang transparan.
“Survei kepuasan adalah salah satu indikator, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintahan. Yang lebih penting adalah dampak nyata kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan.”
*Soal Klaim Kepuasan 80% harus diuji melalui*
1.Keterbukaan metodologi survei
2.Representativitas responden
3.Indikator yang digunakan dalam pengukuran
“Kepuasan bisa dipengaruhi persepsi dan komunikasi publik. Tetapi indikator keberhasilan sejati adalah apakah kebijakan tersebut mengurangi beban masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup warga Depok.”
*Catatan Substantif Kinerja Tahun Pertama*
1️⃣ Kebijakan Sosial
Pembatalan UHC berbasis populasi dan penghapusan Santunan Kematian dinilai sebagai kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat miskin.
2️⃣ Kesehatan Fiskal & SILPA TPA Cipayung
Adanya SILPA sekitar Rp60 miliar pada rencana pembebasan lahan dan pembangunan di TPA Cipayung menunjukkan adanya persoalan dalam kesiapan perencanaan dan eksekusi program strategis.
“SILPA sebesar itu pada proyek prioritas menandakan lemahnya perencanaan teknis dan koordinasi. Padahal persoalan sampah adalah isu mendesak yang membutuhkan kepastian langkah.”
3️⃣ Konsistensi Perencanaan Pembangunan
Sejumlah kebijakan yang dibatalkan atau berubah arah menimbulkan pertanyaan publik terkait konsistensi RPJMD dan kesinambungan pembangunan.
Sebagai Anggota DPRD tetap mendukung setiap program yang benar-benar pro rakyat, namun akan menjalankan fungsi pengawasan secara serius.
“Depok tidak membutuhkan pencitraan, Depok membutuhkan konsistensi kebijakan dan keberpihakan yang nyata. Tahun pertama adalah fondasi. Jika fondasi fiskal dan sosial tidak kuat, maka tantangan tahun kedua akan semakin berat.”
Evaluasi ini untuk memastikan bahwa:
1.APBD benar-benar menjadi instrumen keberpihakan
2.Kebijakan sosial tidak melemahkan perlindungan warga
3.Proyek strategis tidak tersendat akibat lemahnya perencanaan
*Catatan Kritis yang Perlu Diperbaiki*
DPRD secara konstitusional sebagai Pengawas Kebijakan Pemerintah Daerah,
“Kami ingin pemerintahan ini berhasil. Tetapi keberhasilan harus dibuktikan dengan konsistensi perencanaan, keberpihakan anggaran, dan hasil nyata di lapangan.”
“Tahun pertama adalah fondasi. Jika fondasi fiskal dan kebijakan sosial diperkuat di tahun kedua, Depok bisa melompat lebih jauh.”
1️⃣ Konsistensi Kebijakan Sosial
Pembatalan UHC berbasis populasi dan penghapusan Santunan Kematian menimbulkan pertanyaan publik tentang arah keberpihakan sosial pemerintah.
“Jika fiskal menjadi alasan, maka harus dijelaskan secara transparan. Jangan sampai kebijakan efisiensi justru berdampak pada kelompok yang paling membutuhkan.”
2️⃣ Perencanaan Infrastruktur & SILPA TPA Cipayung
Adanya SILPA sekitar Rp60 miliar dalam program pembebasan lahan dan pembangunan di TPA Cipayung menunjukkan perlunya evaluasi serius dalam kesiapan teknis dan manajerial.
“Sampah adalah persoalan mendesak. Jika anggaran besar tidak terserap optimal, itu berarti ada kelemahan dalam perencanaan atau eksekusi yang harus segera dibenahi.”
3️⃣ Kualitas Belanja APBD
Serapan anggaran tidak boleh hanya dinilai dari persentase realisasi, tetapi dari dampaknya terhadap:
Penanganan banjir
Kemacetan Margonda
Kualitas jalan lingkungan
Layanan kesehatan dan pendidikan
