Multinewsmagazine.com – Menyambut HUT Kota Depok ke-27, diprediksi banyak pihak Pemkot Depok akan menggelontorkan sejumlah dana dari APBD sebagai upaya untuk memeriahkan acara seremonial tersebut.
Euforia kemeriahan menyambut HUT Kota Depok ke-27 Tahun 2026 ini sangat kontras dengan kondisi memprihatinkan TPA Cipayung yang kerap kali mengalami longsor, dan material longsoran sampahnya diduga diduga menutupi aliran Kali Pesanggrahan. Akibatnya air meluap dan sebagian Kampung Bulak Barat di Depok terendam air dan kini jadi danau. (Dikutip dari media iNews.id, Senin (20/4/2026)).
Berbagai wacana dan rencana pihak DLHK sering dipublis ke publik terkait rencana penanganan sampah, namun kondisi di lapangan tetap saja memprihatinkan. Aroma bau sampah kerap kali tercium sampai ke luar wilayah Cipayung.
Politisi Senior PKS Haj Bambang Sutopo (HBS) memberikan tanggapannya, “Iya betul waktu itu kan sudah ditutup oleh kementerian KLH, TPA Cipayung sudah over capacity dan Depok Darurat sampah, dan sudah diAnggarkan 60 M untuk pengelolaan Sampah di Cipayung tapi jadi SILPA,” ujar HBS.
HBS juga sangat prihatin dengan kondisi longsoran material sampah TPA Cipayung yang sampai membendung aliran Kali Pesanggrahan.
“Peristiwa longsoran di TPA Cipayung yang sampai membendung aliran Kali Pesanggrahan dan merendam pemukiman warga bukan lagi sekadar insiden, tetapi bukti nyata kegagalan tata kelola persampahan di Kota Depok,” ungkap HBS.
“Ketika kampung warga berubah menjadi danau tanpa hujan, ini adalah alarm keras bahwa sistem pengelolaan sampah kita sudah melampaui batas aman dan mengancam keselamatan publik.” tandas HBS.
HBS yang merupakan Anggota DPRD Kota Depok yang duduk di Komisi C ini juga mengatakan sering longsornya TPA Cipayung bukan peristiwa alam.
“Kami menilai kejadian ini bukan peristiwa alam, tetapi akibat langsung dari over kapasitas dan lemahnya pengendalian di TPA. Longsoran sampah yang menutup aliran sungai hingga menyebabkan banjir sudah berulang dan bukan kejadian pertama. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka yang kita hadapi bukan hanya darurat sampah, tetapi darurat lingkungan dan keselamatan warga,” katanya.
“Kami menegaskan bahwa Pemerintah Kota tidak boleh lagi melihat persoalan ini sebagai rutinitas tahunan. Ini adalah kegagalan sistemik yang membutuhkan keputusan kebijakan yang tegas dan terukur.Tidak boleh ada lagi pembiaran. Tidak boleh ada lagi pendekatan tambal sulam. Keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, bukan dikalahkan oleh lambannya kebijakan,” tegas HBS.
HBS sbg anggota Komisi C DPRD Kota Depok mendesak Pemerintah Kota untuk segera:
1.Melakukan penanganan darurat dan normalisasi aliran Kali Pesanggrahan yang terdampak longsoran sampah.
2.Melakukan audit total pengelolaan TPA Cipayung, termasuk aspek teknis, kapasitas, dan pengawasan.
3.Menyampaikan secara terbuka kepada publik langkah konkret penanganan jangka pendek dan jangka panjang.
4.Menghentikan kebijakan yang berpotensi menambah risiko lingkungan sebelum ada kajian komprehensif.
“Jangan Tunggu Korban Lebih Besar Longsoran TPA Cipayung adalah peringatan. Jika tidak ada perubahan kebijakan yang serius, maka peristiwa serupa bukan tidak mungkin akan terulang, bahkan dengan dampak yang lebih besar. Sampah bukan hanya soal kebersihan kota. Ini soal keselamatan warga, kesehatan lingkungan, dan masa depan fiskal daerah. Kota yang gagal mengelola sampahnya, sedang menunda krisis yang lebih besar. Dan hari ini, Depok sedang berada di persimpangan itu,” tutup HBS.
HBS mengimbau kepada Pemkot Depok agar jangan hanya sibuk mempersiapkan acara-acara seremonial yang penuh keriyaan dan menghambur-hamburkan dana APBD, harus fokus dengan urusan kemanusiaan dan urusan kemaslahatan warga Depok,
