Multinewsmagazine.com – Nama Yodi Joko Bintoro rasanya tidak asing lagi bila dikaitkan dengan KPU Kota Depok. Namun akan terasa asing untuk banyak pihak ketika melihat dirinya sekarang berada di posisi jabatan sebagai Plt Kadis PUPR Kota Depok.
Publik Kota Depok mulai menarik benang merah terkait keberadaan dirinya saat Pilkada Kota Depok 2024 sebagai salah satu petinggi KPU Kota Depok. Dan publik mulai menduga-duga terkait posisi Yodi Joko Bintoro yang saat ini sebagai Plt Kadis PUPR Kota Depok, apakah jabatan dirinya saat ini adalah hadiah kemenangan pihak 02 pada Pilkada Kota Depok 2024 ? Dan publik mulai penasaran apa bentuk kontribusi dirinya atas kemenangan pihak 02.
Jika diperhatikan secara seksama, memang ada korelasinya keahlian Yodi Joko Bintoro dibidang hitung menghitung, dari hitung suara saat aktif di KPU Depok, hingga saat ini menghitung proyek infrastruktur di DPUPR Kota Depok ?
Begitu banyak ASN yang berpengalaman di dinas PUPR Kota Depok, dan berderet pula pejabat tinggi Pemkot Depok yang pantas duduk sebagai Plt Kadis PUPR Kota Depok, kenapa harus Yodi Joko Bintoro ?
Yodi Joko Bintoro
Bertugas menggantikan Citra Indah Yulianti, Yodi Joko Bintoro memiliki Pekerjaan Rumah (PR) yang cukup berat sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok.
Yodi Joko Bintoro namanya, Karirnya di Pemerintahan Kota Depok dianggap cukup mengalami kenaikan signifikan, padahal namanya tidak setenar Dadan Rustandi, Manto ataupun Citra Indah Yulianti dan Nessi Annisa Handari.
Yodi sapaan akrabnya, selama ini hanya dikenal oleh hampir seluruh politisi yang mengikuti pesta demokrasi untuk pemilihan Anggota Legislatif Kota Depok. Pasalnya, Yodi lama bertengger di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok.
Terakhir sebelum menjabat Plt Kadis PUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro merupakan Sekretaris KPU Kota Depok. Yodi merupakan tokoh penting menjaga suara pemilih dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali itu.
Setahun Supian Suri dilantik menjadi Wali Kota Depok, Yodi Joko Bintoro dipercaya nahkodai dinas teknis, meski masih hanya sebagai Plt Kepala Dinas. namun tidak tanggung-tanggung, Dinas PUPR yang didudukinya.
Penempatan Yodi Joko Bintoro sebagai Plt Kepala Dinas dengan kegiatan fisik berjumlah ribuan tersebut menimbulkan pertanyaan besar. Fiqih Nurshalat, Sekretaris LSM Gerakan Lokomotif dan Pembangunan (Gelombang) memberikan komentar.
Fiqih menyoroti sejumlah kebijakan Wali Kota Depok, Supian Suri khususnya dalam melakukan mutasi dan rotasi pejabat di lingkup Pemerintahan Kota Depok. Menurutnya, ada beberapa yang diduga dilanggar oleh Supian Suri sebagai Wali Kota Depok.
“Terakhir itu kan, waktu promosi seorang Kepala Bidang di BKD, diduga pelanggaran jelas dilakukan dengan menempatkan pejabat yang belum memenuhi syarat dan kriteria, akhirnya di non-job kan, kan kasihan,” kata Fiqih, Selasa (12/5/2026).
Ia juga mengutarakan bahwa penempatan Yodi Joko Bintoro sebagai calon Kepala Dinas PUPR oleh Wali Kota Depok dianggap kurang tepat. Pasalnya, PUPR selama ini dikenal sebagai dinas yang penuh dengan “tantangan”.
“Kita tahu sendiri kan seperti apa Dinas PUPR Kota Depok. Proyek infrastruktur ribuan disana, seperti menebar gula dalam area yang banyak semutnya,” tutup Fiqih.
Sementara, Ketua Jaringan Pemerhati Anggaran dan Akuntabilitas Warga (Jari Pandawa) mengatakan idealnya seorang Kepala Dinas teknis seperti PUPR dan Perumahan dan Permukiman harus memiliki latar belakang teknik sipil.
Hal itu kata Gita karena pada perjalanannya pekerjaan di Dinas PUPR selalu berkaitan dengan kegiatan fisik seperti pembangunan dan peningkatan infrastruktur.
“Idealnya pasti itu, pejabat di PUPR harusnya bergelar sarjana teknik sipil, seperti pejabat sebelumnya. Karena sepanjang waktu kerjanya pasti berkaitan dengan teknik, yaitu infrastruktur. Kalau bukan jurusan nya, pasti bingung mau ngapain. Ada beberapa poin utama yang menjadi sorotan. Diantaranya, kompleksitas Pekerjaan, DPUPR mengelola ribuan kegiatan fisik, mulai dari pembangunan jalan hingga jembatan,” tutur Gita.
Lanjut Gita, “Pemahaman Teknis, tanpa dasar ilmu teknik, pejabat dikhawatirkan kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Historis pejabat-pejabat sebelumnya umumnya memiliki gelar sarjana teknik yang linier dengan fungsi dinas.”
Yodi Joko Bintoro kini menghadapi “Pekerjaan Rumah” (PR) yang sangat berat. Selain harus beradaptasi dengan lingkungan kerja yang jauh berbeda dari KPU, ia juga dituntut untuk membuktikan profesionalitasnya di tengah sorotan publik yang tajam mengenai akuntabilitas anggaran proyek infrastruktur di Kota Depok.
Hingga berita ini diturunkan, penunjukan Yodi masih menjadi perbincangan hangat di kalangan politisi dan pengamat kebijakan publik, mengingat posisi strategis DPUPR Depok dalam serapan anggaran daerah.
