Multinewsmagazine.com – Anggaran kemitraan media adalah bentuk transaksi belanja jasa publikasi yang sah antara pemerintah dan perusahaan pers. Meskipun anggaran ini secara tidak langsung membantu keberlangsungan ekonomi perusahaan media dan para pekerjanya, fungsi utamanya tetap bersandar pada asas profesionalisme kerja.
Terkait gonjang ganjing tuntutan Keterbukaan Anggaran Kemitraan Media.Diskominfo Kota Depok yang bernilai 903 juta, Aktivis Sosial Kota Depok Adi Suman dalam laman sosial medianya memberikan tanggapannya.
“Pantesssss Pak Kadis diem2 bae 😁😁😁 Kita kupas tuntas anggaran fantastis tsb agar terang benderang. Ohhhh pilah pilih toh yang diperkenankan menyerap anggaran tsb. Ada apakah…????? Disatu sisi Pak Gubernur Jawa Barat @dedimulyadi71 berhasil membuat efisiensi anggaran kemitraan Media dengan konsep dan inovasi yang kreatif. Lah ini Kota Depok kenapa malah ugal2an Pak Walikota Depok @bangsupians …??????
Kepada awak media multinewsmagazine.com Adi Suman ikut berempati atas upaya sejumlah jurnalis Kota Depok yang sedang menuntut keterbukaan publik Anggaran Kemitraan Media Senilai 903 Juta.
“Menurut saya sangat wajar dan sangat pantas para jurnalis Kota Depok melakukan tuntutan tersebut, saya ikut mendorong agar tercipta Transparansi setiap anggaran di Diskominfo Kota Depok, terlebih angka tersebut cukup fantastis yaitu 903 juta,” ucapnya kepada awak media multinewsmagazine.com, Rabu (22/7/2026).
Pria berambut gondrong ini dengan nada serius mengatakan, “Diskominfo Kota Depok harus dapat mempertanggungjawabkan setiap rupiah penggunaan anggaran dengan transparan dan tentunya dengan hasil yang signifikan pula. Jangan sampai ada indikasi kentall nuansa politis.”
Lanjut Adi Suman, “Kalau ada anggapan bahwa anggaran kemitraan media bentuk kesejahteraan, menurut saya masih sangat jauh dari realita atau fakta sejahtera sebenarnya, mengingat untuk transparansi alias terbuka saja Diskominfo masih belum mampu.”
“Saya berharap Walikota Depok wajib bersikap tegas dan mengambil langkah strategis dan terukur guna menciptakan lingkungan dan sinergitas yang sehat antara birokrat dan media,” tutup Adi Suman.
Hubungan dengan Kesejahteraan Wartawan
Meskipun bukan dana kesejahteraan sosial, anggaran ini memiliki dampak domino terhadap aspek kesejahteraan ekonomi ekosistem pers. Menopang “Dapur” Redaksi: Di tengah sulitnya persaingan iklan digital, dana kemitraan menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi media—khususnya media lokal—agar tetap bisa beroperasi. Keberlanjutan Gaji Tenaga Kerja: Pendapatan dari kemitraan yang sehat membantu perusahaan pers dalam membayar upah layak serta memenuhi hak-hak jurnalis dan karyawan mereka. [
Diharapkan dapat terciptanya Independensi yang Terjaga: Kerja sama publikasi tidak boleh menghilangkan fungsi pers sebagai kontrol sosial kritis yang mengawasi jalannya pemerintahan.
Dan kepada pihak Diskominfo Kota Depok diharapkan dapat melakukan Transparansi & Akuntabilitas: Pembagian anggaran wajib dibuka secara transparan kepada publik guna menghindari praktik tebang pilih, penyelewengan, atau konflik kepentingan di internal instansi.
