Multinewsmagazine.com – Universitas Indonesia (UI) menegaskan komitmen strategisnya dalam mendukung pelestarian alam, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Melalui Lembaga Sains Terapan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (LST FMIPA UI), UI berkolaborasi aktif dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) serta pemerintah daerah terkait, khususnya di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa, untuk menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Komitmen tersebut diejawantahkan dalam terselenggaranya Simposium Nasional bertajuk “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Nilai Ekonomi Karbon di Ekosistem Mangrove Berkelanjutan” sekaligus Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove yang berlangsung di Balai Sidang Kampus UI Depok, Senin (10/8).
Membuka kegiatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc., menekankan perlunya perubahan paradigma publik dalam melihat keberadaan hutan mangrove. “Jangan hanya memandang mangrove semata-mata sebagai bumper penyetop ombak atau penjaga abrasi pantai. Mangrove adalah bagian integral dari upaya kita mengembalikan keseimbangan alam yang sekaligus menyimpan potensi ekonomi luar biasa bagi masyarakat yang menjaganya,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi masyarakat pesisir di Pantura Jawa saat ini masih dihadapkan pada tantangan ekonomi dan ketimpangan angka kemiskinan. Berdasarkan data BPS Maret 2025, angka kemiskinan di kawasan Pantura Jawa bervariasi cukup tajam, mulai dari 3,44% di Kota Cilegon hingga mencapai 16,31% di Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, hadirnya Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon menjadi instrumen krusial.
“Perpres No. 110 Tahun 2025 bukan sekadar regulasi perdagangan karbon, melainkan instrumen nyata pemberdayaan masyarakat pesisir. Hingga akhir 2025 lalu, belum ada perdagangan karbon sektor mangrove yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ini peluang besar, di mana Kemenko PM bertindak sebagai orkestrator yang mendorong Pemda menyiapkan kawasan percontohan (locus), menguatkan BUMDes, dan menggandeng perguruan tinggi agar ekonomi masyarakat tumbuh seiring kelestarian lingkungan,” jelas Prof. Haris.
Sejalan dengan hal tersebut, Dekan FMIPA UI, Prof. Dr. Tito Latif Indra, S.Si., M.Si, menyatakan bahwa UI siap memikul tanggung jawab akademik dan sosial untuk menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat. Menurutnya, Indonesia memegang peran vital karena memiliki 3,45 juta hektare atau 23% dari total ekosistem mangrove global.
“Isu mangrove bukan lagi sebatas isu lingkungan hidup semata, melainkan isu pembangunan sosial-ekonomi lintas sektor. UI memiliki tanggung jawab agar ilmu pengetahuan tidak hanya berhenti di ruang kelas. Melalui LST FMIPA UI sebagai mitra Kemenko PM, kami hadir sebagai knowledge hub yang siap memberikan pendampingan kapasitas, riset terapan, hingga rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) bagi pemerintah daerah. Mangrove harus dioptimalkan sebagai penyimpan karbon biru, penyokong silvofishery, dan destinasi eduwisata demi kesejahteraan masyarakat pesisir,” ungkapnya.
Acara ini juga ditandai dengan pembacaan Deklarasi Pimpinan Daerah oleh Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., bersama para wakil kepala daerah Pantura Jawa (termasuk Brebes, Tangerang, Pasuruan, Pemalang, Sidoarjo, serta Batang). Deklarasi tersebut memuat kesepakatan kolektif Pemda untuk menjadikan pengelolaan mangrove lestari dan nilai ekonomi karbon sebagai pilar pemberdayaan ekonomi warga pesisir.
Sesi gelar wicara (talk show) yang menghadirkan pakar dan praktisi lintas sektor turut memperkaya wawasan audiens. Guru Besar FEB UI Prof. Emil Salim, Ph.D. dan Country Representative FAO Mohamad Ridlo menekankan pentingnya tata kelola ekologis dan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Sementara itu, Natural Resources Management Specialist World Bank, Hasna Wihdatun Nikmah, memaparkan bahwa restorasi mangrove merupakan investasi ekonomi jangka panjang yang mampu menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs) berbasis masyarakat sekaligus mempersiapkan Indonesia menuju ekonomi karbon biru (blue carbon economy).
Melengkapi perspektif dari tingkat daerah, Plt. Bupati Pekalongan turut membagikan praktik baik pengelolaan pesisir berbasis alam (nature-based solutions) melalui rehabilitasi mangrove kolaboratif bersama Kelompok Tani Hutan (KTH), pengembangan ekowisata, hingga penciptaan produk olahan lokal yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi warga setempat.
Penyelenggaraan acara ini mempertegas posisi UI tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tinggi terkemuka, melainkan sebagai hub pengetahuan utama (knowledge hub), inovator, serta jembatan penghubung antara kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan pemerintah daerah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir secara nyata.
