Multinewsmagazine.com – Dinamika tata kelola pemerintahan desa pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan wajah ganda, yakni ada desa yang berhasil menjadi teladan, namun tidak sedikit desa yang tertinggal dan terjebak dalam persoalan hukum maupun birokrasi yang kaku. Realitas inilah yang menjadi fokus penelitian disertasi oleh Ahmad Iman Sukri, mahasiswa program doktoral Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI).
Dalam sidang promosi doktornya yang berlangsung Jumat (3/10), di Balai Sidang UI, ia memaparkan disertasi berjudul “Rekonfigurasi Desain Governance Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Ekonomi Lokal”. Disertasi ini menelaah bagaimana desa melakukan rekonfigurasi governance sesuai konteks sosial-budaya dan bagaimana tata kelola tersebut berdampak pada penguatan ekonomi lokal.
Penelitian Ahmad dilakukan di tiga desa inspiratif, yaitu Panggungharjo (Yogyakarta), Kutuh (Bali), dan Waturaka (Nusa Tenggara Timur), yang masing-masing menunjukkan praktik tata kelola berbeda, namun sama-sama menempatkan budaya, kepemimpinan, dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi pembangunan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa governance desa tidak berhenti pada kerangka normatif regulasi, melainkan direkonfigurasi menjadi praktik politik-kultural. Desa Panggungharjo menampilkan kepemimpinan berbasis budaya dan inovasi digital melalui BUMDes. Desa Kutuh menonjol dengan perpaduan kepemimpinan formal dan adat, sedangkan Desa Waturaka memperlihatkan kolaborasi erat antara kepala desa dan Mosalaki dalam pengelolaan sumber daya dan ekonomi wisata.
“Rekonfigurasi governance desa harus dipahami sebagai strategi politik-kultural yang memberi ruang pada kepemimpinan autentik, struktur kelembagaan yang adaptif, serta pengambilan keputusan partisipatif. Dengan cara itu, desa dapat benar-benar menjadi motor penguatan ekonomi lokal,” ujar Ahmad.
Secara konseptual, penelitian ini menawarkan desain rekonfigurasi governance desa melalui tahapan diskursif—mulai dari penggalian nilai budaya hingga pengembangan struktur fungsional—serta tahapan implementatif berupa transparansi politik lokal, pertanggungjawaban efektif, dan partisipasi aktif masyarakat. Model ini menegaskan bahwa desa sebaiknya berfungsi sebagai konsolidator ekonomi warga, bukan pesaing, sekaligus menjadi penjaga warisan budaya yang mengakar.
Temuan ini memperkaya diskursus akademik sekaligus menawarkan rujukan praktis bagi desa-desa di Indonesia. Dengan rekonfigurasi governance yang menempatkan budaya dan partisipasi masyarakat sebagai inti, desa diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi lokal yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Berkat temuannya ini, Ahmad memperoleh gelar doktor dari FIA UI. Sidang promosi doktor dipimpin oleh Prof. Dr. Teguh Kurniawan, M.Sc., dengan promotor Dekan FIA UI Prof. Dr. Dra. Retno Kusumastuti Hardjono, M.Si., dan ko-promotor Dr. Achmad Lutfi. Adapun tim penguji terdiri atas Prof. Anwar Sanusi, MPA, Ph.D.; Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA.; Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si.; Dr. Andreo Wahyudi Atmoko; dan Dr. Fibria Indriati, M.Si.
Turut hadir dalam sidang tersebut Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si.; Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.; Wakil Menteri Perindustrian, H. Faisol Riza; Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2019–2024, Prof. Dr. H. Abdul Halim Iskandar, M.Pd.; dan jajaran lainnya.
