Multinewsmagazine.com – Legislator Senior PKS Kota Depok Haji Bambang Sutopo yang akrab disapa HBS menyoroti lonjakan signifikan Belanja Modal dalam Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2026, menurutnya peningkatan anggaran fisik harus diikuti pelaksanaan yang matang, pengawasan yang ketat, serta kualitas pekerjaan yang baik
Proyek pembangunan tidak boleh sekedar mengejar target serapan atau penyelesaian waktu, tetapi harus bisa memastikan kualitas, manfaat dan keberlanjutan bagi masyarakat.
Saat Rapat Paripurna Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2026 dalam rangka persetujuan DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada Jumat 25 September 2026 lalu, HBS yang merupakan Anggota Komisi C DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS melakukan interupsi dan menyampaikan catatan penting pada Rapat Paripurna DPRD Kota Depok .
Catatan penting yang disampaikan HBS terkait Optimalisasi Sisa Waktu & Kualitas Fisik dan Kejelasan Status & Pembebasan Lahan Jalan Raya Sawangan.
1️⃣ Optimalisasi Sisa Waktu & Kualitas Fisik.
Memasuki Perubahan Anggaran dengan alokasi fisik yang cukup besar (262 Miliar) di sisa waktu efisien hanya sekitar 2 bulan, akan adanya kendala cuaca di musim hujan Okt-Des, pelaksanaan lelang dan pengerjaan proyek harus dilakukan secara cermat, tepat waktu, serta mengutamakan kualitas agar tidak berpotensi menimbulkan SILPA baru yg lebih besar maupun penurunan kualitas infrastruktur, sementara Walikota Depok berharap menihilkan SILPA pada tahun ini.
“Pengalaman tahun lalu tahun 2025 saat komisi C melakukan sidak kelapangan atas terjadinya longsor jalan di Jalan Raya Cimpaeun Tapos, lelang baru digelar bulan November dan pelaksanaan pekerjaannya tidak tuntas pada bulan Desember dan terkendala hujan, sehingga kualitas turap dan jalan saat ini sdh rusak kembali,” ujar HBS.
2️⃣ Kejelasan Status & Pembebasan Lahan Jalan Raya Sawangan.
Menyoroti pentingnya kehati-hatian serta kepastian hukum terkait kejelasan status jalan Raya Sawangan yang masih merupakan jalan Nasional, dan masalah pembebasan lahan dan pelebaran Jalan Raya Sawangan agar pelaksanaan proyek berjalan aman dan berhati-hati tanpa kendala.
“Dan jangan sampai terjadi masalah hukum di kemudian hari terkait adanya permasalahan dan pembebasan lahan, khususnya di jalan Raya Sawangan,” tandas HBS mengingatkan.
HBS selaku anggota komisi C dan Fraksi PKS DPRD Kota Depok berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan penganggaran dan pembangunan demi mewujudkan Kota Depok yang lebih maju, aman, dan sejahtera untuk seluruh warga.
Badan Anggaran mencatat adanya dinamika fiskal akibat penyesuaian alokasi transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap kapasitas fiskal dan prioritas pembangunan Kota Depok. Pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 ditargetkan meningkat dari Rp4,157 triliun menjadi Rp4,335 triliun, atau bertambah Rp178,29 miliar.
Dari sisi belanja, total anggaran meningkat menjadi Rp4,571 triliun. Belanja modal juga meningkat dari sekitar Rp775,87 miliar menjadi Rp1,035 triliun, sementara proporsi belanja modal naik dari 17,68% menjadi 22,71%.
Badan Anggaran juga turut mencatat pemenuhan sejumlah mandatory spending, antara lain fungsi pendidikan sebesar 25,9%, belanja pegawai 28,05%, serta infrastruktur pelayanan publik sebesar 44,95%.
Sejumlah catatan penting disampaikan, di antaranya percepatan dan ketepatan pelaksanaan belanja modal untuk infrastruktur jalan dan penanggulangan banjir, penguatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, optimalisasi perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, serta pematangan dokumen dan kesiapan teknis Fly Over Margonda–Juanda untuk persiapan pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan dan persetujuan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2026.
Dalam kesempatan ini Anggota Komisi C DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Dr. H. Bambang Sutopo, S.E.I., M.M Bambang Sutopo, melakukan interupsi dan menyampaikan catatan penting pada Rapat Paripurna DPRD Kota Depok :
