Multinewsmagazine.com – Anggaran APBD Kota Depok sekitar Rp19 miliar untuk operasional BISKITA Trans Depok menjadi sorotan publik sejak September 2026. Perdebatan utamanya adalah apakah biaya tersebut sebanding dengan layanan transportasi yang diterima masyarakat dan apakah penggunaannya sudah transparan serta efisien.
Anggaran BISKITA sekitar Rp19 miliar harus dinilai berdasarkan kewajaran biaya, kualitas layanan, jumlah pengguna, kepatuhan pengadaan, dan manfaatnya bagi warga Depok. Transportasi publik dapat menjadi pelayanan penting bagi masyarakat, tetapi penggunaan uang APBD harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Dugaan kejanggalan pengadaan BISKITA Depok Rp19 miliar layak diuji melalui pemeriksaan dokumen pengadaan dan kontrak. Pertanyaan hukum utamanya bukan hanya mengapa tidak dilakukan tender, melainkan apakah metode pemilihan yang dipakai memiliki dasar hukum, apakah harga wajar, dan apakah pembayaran sesuai layanan yang benar-benar diberikan.
Seperti dilansir dari media Halaman.co.id, salah satu tokoh pengusaha terkenal di Kota Depok Atet Handiyana Sihombing menyoroti kejanggalan proses pengadaan proyek maintenance pada Layanan Transportasi Biskita yang menghabiskan anggaran sekitar 19 miliar dengan metode penunjukan langsung atau PL.
“Masih mengambang apakah boleh proyek senilai belasan miliar di daerah tingkat II boleh dengan penunjukan langsung. Kalau memang tidak, tentu itu pelanggaran yang jelas ada unsur muatan terselubung,” kata Handiyana.
Kabarnya Handiyana telah diminta Kejaksaan Agung untuk memberikan data tertulis tentang dugaan penyalahgunaan APBD pada Proyek Biskita Trans Depok.
“Iya diminta itu, nanti saya minta ada yang urus pemberkasan laporan untuk mereka (Kejagung.red),” ujar Handiyana.
Senada dengan Handiyana, Aktivis Sosial Info Depok Adi Suman ikut memberikan komentar pedasnya.
“Edan bener-bener edan, masa iya udah dikasih armada bus, halte juga dikasih, terus harus pake APBD juga 19 miliar,” kata Adi Suman Pasaribu seperti dilansir dari media Halaman.co.id Selasa (6/10/2026).
Selain mubazir kata Adi Suman, anggaran tersebut seharusnya bisa berfungsi lebih banyak ke masyarakat jika digunakan untuk layanan pendidikan atau kesehatan.
“Coba itu kalau buat UHC, berapa nyawa masyarakat miskin di Kota Depok yang bisa ditolong. Pejabat aneh-aneh bener ya, hasrat politik dan nyari uangnya gak kaleng-kaleng,” ujar Adi Suman.
Penggunaan anggaran APBD Kota Depok sebesar 19 miliar untuk program BISKITA Trans Depok perlu disertai keterbukaan informasi publik, penjelasan dasar penganggaran, serta pertanggungjawaban yang dapat diakses masyarakat. Karena dana tersebut bersumber dari uang rakyat, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, proses pengadaan dilakukan, dan manfaat layanan transportasi yang diterima warga.
Prinsip utamanya: masyarakat tidak hanya berhak mengetahui besarnya anggaran, tetapi juga berhak mengetahui bagaimana setiap rupiah dibelanjakan dan apa hasilnya.
Perlu ditegaskan, besarnya anggaran Rp19 miliar maupun adanya dugaan kejanggalan dalam pengadaan tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya pelanggaran. Hal tersebut harus diperiksa berdasarkan dokumen anggaran, dokumen pengadaan, kontrak, dan realisasi pelaksanaannya.
